Di Duga terlibat Pembunuhan di Papua, Enam Orang Tentara diamankan

NGOPILOTONG.COM - Pihak berwenang minggu ini menangkap enam Tentara Indonesia yang diduga membunuh dan memutilasi empat orang Papua lokal di provinsi Papua Barat, Indonesia.

Mayat empat pria ditemukan pada 26 Agustus oleh penduduk setempat di desa Iwaka di luar kota Timika dalam karung yang mengambang di Sungai Pigapa. Para korban diidentifikasi sebagai kepala desa setempat Irians Nirigi, Arnolds Lokbere, Atis Tini dan Kelemanus Nirigi. Tidak jelas mengapa orang-orang itu dibunuh.

Pihak berwenang mengklaim mereka pemberontak dan dalam perjalanan untuk bertemu seseorang di Timika untuk membeli senjata. Keluarga pria itu membantahnya, mengatakan mereka mengambil uang dari desa untuk membeli peralatan pertanian. Rupanya, uang yang dibawa orang-orang ini telah hilang.

Pembunuhan itu terjadi ketika ketegangan antara penduduk asli Papua dan pasukan keamanan Indonesia meningkat karena kekerasan menjadi lebih sering dan mematikan. Bulan lalu, orang tak dikenal menembak dan membunuh sembilan warga sipil non-Papua di Nduga, di mana pemerintah Indonesia memiliki kehadiran militer yang besar.

Kekerasan tersebut menyusul serangkaian protes anti-rasisme menggunakan tagar #PapuanLivesMatter, sebagian sebagai tanggapan atas langkah kontroversial Presiden Joko Widodo untuk membagi Papua dan Papua Barat menjadi empat provinsi terpisah. Aktivis khawatir rencana itu akan mengarah pada militerisasi lebih lanjut di wilayah tersebut, dengan para kritikus menyebutnya sebagai taktik "membagi dan memerintah" Papua.

Adalah penting bahwa tentara yang ditangkap dan semua orang lain yang terlibat dalam pembunuhan itu dihukum secara adil dan pantas oleh pihak berwenang. Tetapi pemerintah Indonesia harus mengatasi situasi hak asasi manusia yang memburuk di Papua, melakukan penyelidikan yang independen dan tidak memihak terhadap keterlibatan yang lebih luas dari pasukan keamanan dalam kekejaman terhadap orang Papua setempat, dan memenuhi komitmennya untuk mengundang pemantau hak asasi manusia PBB ke negara itu. di daerah.

source