NGOPILOTONG.COM   -   Dalam konteks kenaikan harga minyak, ada efek domino, tidak hanya ekonomi, tetapi juga sosial, budaya dan lainnya. Dampak ekonomi terkait inflasi diperkirakan mendekati dua digit," kata Rektor Institut Teknologi Jakarta.

Mukhaer menjelaskan, inflasi akan melemahkan daya beli masyarakat dan menyebabkan keluarga makan lebih sedikit. Inflasi yang tinggi menyebabkan pengangguran dan kemiskinan. Banyak perusahaan bekerja dengan biaya produksi yang lebih tinggi. “Begitu juga dengan usaha ultramikro, mikro dan kecil yang jumlahnya semakin banyak. Setelah belum pulih dari dampak pandemi COVID-19, kembali dilanda kenaikan harga minyak. Mereka jatuh dan menabrak tangga. Tapi saya pikir bisnis besar atau pemilik modal besar akan segera berubah. "

Mukhaer mengatakan, untuk Muhammadiyah, organisasi akan membela, mendukung, dan membantu mereka. Itu tanggung jawab pemerintah, tapi Muhammadiyah harus membantu Muhammadiyah karena di negeri ini tidak boleh ada yang tertindas. Apalagi jika mereka ditindas oleh hukum yang tidak adil.

 “Jadi itu keputusan, pertama, tidak baik pemerintah mengambil tanggung jawab salah sasaran jika alokasi subsidi BBM selama ini tidak sesuai peruntukannya atau tidak menguntungkan orang kaya. Orang atau pengusaha yang tidak kuat harus dimintai pertanggungjawaban,' jelasnya. Kedua, Mukhaer meminta masyarakat menghitung ulang bagaimana harga minyak dihitung.

Dia bertanya mengapa harga minyak mentah Indonesia (ICP) hanya berdasarkan harga Brent dan Texas, dan mengapa mereka tidak mengimpor atau mengakses jauh lebih murah daripada minyak mentah Rusia. “Ketiga, melanjutkan program B-40 untuk mengurangi impor minyak mentah. Keempat, membuat kebijakan penyesuaian harga. Jika komoditas turun, harga minyak domestik kemungkinan akan turun lebih jauh,” katanya.

Mukhaer juga menyadari bahwa setelah kenaikan harga minyak, sektor lain juga akan mengalami kenaikan harga. Konon, akan ada efek domino pada proyek lain. Oleh karena itu terkait dengan layanan sosial (Bansos), khususnya terkait dengan layanan perbendaharaan langsung (BLT) yang dilakukan oleh pemerintah. Menurut Mukhaer, masalah BLT selalu menjadi masalah.

Masalah baru akan menyelesaikan masalah. Perbaiki masalah di saku kanan, tetapi kembali ke saku kiri.

Umumnya BLT digunakan untuk membeli kebutuhan pokok, membayar pendidikan, membeli obat-obatan, membayar hutang dan kegiatan lainnya. "Tapi ada juga yang digunakan untuk beli pulsa, beli rokok atau keperluan lain yang tidak penting. Bahkan, penerima bisa menggunakan dananya dalam waktu satu atau dua minggu," ujarnya. Mukhaer menjelaskan, penggunaan BLT seringkali berdampak negatif pada fisik. 

Misalnya, kemalasan penerima manfaat dan ketergantungan pada pemerintah. Ini satu-satunya penghiburan setelah rencana pemerintah menaikkan harga BBM. Oleh karena itu, perlu dikaji kembali jenis dukungan, model distribusi dan faktor penting lainnya. 

“Rekomendasi saya serahkan BLT kepada ibu rumah tangga (IRT), bukan kepala rumah tangga, jika memungkinkan. Perempuan lebih baik daripada suami atau laki-laki dan melakukannya dengan baik. Penerima manfaat kegiatan domestik lebih peduli jika dikelola oleh IRT. Lakukan juga bersama-sama. Model kepedulian satu sama lain sebagai kelompok dianggap lebih efektif. "



DAPATKAN UPDATE BERITA VIA NGOPILOTONG.COM, FOLLOW FACEBOOK KAMI