NGOPILOTONG.COM   -   Bertempat di AULA Kantor Desa Baru, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sinjai, Irwan Suaib, Menggagas Aplikasi SIBANTUKI, sebagai upaya bersama untuk mengurangi  angka kemiskinan di Kabupaten Sinjai.

SIBANTUKI adalah Sinjai Bersatu dan Terintegrasi Tanggulangi Kemiskinan , adalah proyek transformasi Diklat Kepemimpinan II berbasis aplikasi data. Aplikasi ini mulai disosialisasikan di Kantor Desa Baru, Kecamatan Sinjai Tengah sebagai tempat pertama pada Rabu (7/9/2022). 

Sosialisasi tersebut dirangkum dalam kegiatan Tudang Sipulung yang dihadiri oleh Badan Musyawarah Desa, Bhabinkamtibmas, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan lain-lain. 

Irwan Suaib menjelaskan, kemiskinan di Sinjai mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. tahun 2018 sebesar 9,28 persen. Pada 2019, turun menjadi 9,14 persen. Pada 2020 turun lagi menjadi 9,00 persen. Sedangkan pada tahun 2021 berada pada posisi 8,84 persen.

Setelah dilakukan evaluasi, upaya penanggulangan kemiskinan tidak dilakukan secara bersama-sama. 13 organisasi perangkat daerah (OPD) dengan tugas melaksanakan program secara mandiri.

Pencatatan data hak milik tidak terintegrasi antara satu OPD dengan OPD lainnya. Misalnya, data dari Dinas Sosial tidak termasuk dalam data Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Sama dengan OPD lainnya. Oleh karena itu, pihaknya mendukung inovasi ini untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan menghadirkan sistem data kemiskinan yang terintegrasi melalui website atau aplikasi. Semoga pengentasan kemiskinan bisa tepat sasaran dan efektif. Selain itu, aplikasi akan menyertakan berbagai indikator akuntabilitas kemiskinan dari setiap OPD. 



“Setiap tahun persentase kemiskinan kita menurun, tetapi bupati berharap penurunan drastis mencapai 8 hingga 7 persen dari kemiskinan kita,” jelas Irwan. Oleh karena itu, kegiatan Tudang Sipulung merupakan langkah awal untuk meminta saran indikator mana yang harus ditambahkan selain 12 rangkaian indikator tersebut. Data (Data Kesejahteraan Sosial Terpadu). DTS).

Mereka langsung mendatangi fakir miskin, lalu memasukkan koordinat dan foto rumah ke dalam aplikasi. Oleh karena itu, data KPM Desa/Kelurahan/Kecamatan/Kabupaten dapat diketahui melalui aplikasi. Kemudian mereka ditentukan sebagai buruk berdasarkan indikator mana. Dalam satu data dapat dijadikan acuan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi Sulawesi Selatan, pemerintah daerah, perbankan dan BAZNAS untuk memberikan bantuan kepada masyarakat. 

Bukan lagi Dinas Sosial yang usulkan DTKS tapi Pemdes melalui rapat, sehingga Pemdes yang lebih tahu siapa yang layak dan tidak layak ditetapkan sebagai warga miskin, siapa yang berhak mendapat bantuan atau tidak,” tambah Irwan.

.

Kepala Desa Baru, Sinjai Tengah, Muhlis, S.Pd. MM. mengungkapkan rasa terima kasihnya telah memilih Desa Baru sebagai tempat pelaksanaan program. Hal ini sejalan dengan visi dan misinya untuk mengurangi kemiskinan digital. Oleh karena itu, ia berharap kegiatan ini dapat memberikan manfaat positif bagi masyarakat di desanya. Secara khusus, program apa saja yang dapat dilaksanakan berdasarkan kebutuhan masyarakat. “Desa kita diutamakan, makanya saya mengajak masyarakat untuk menyukseskan acara ini,” jelasnya.


DAPATKAN UPDATE BERITA VIA NGOPILOTONG.COM, FOLLOW FACEBOOK KAMI